Apel Siaga Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan di Melawi

Bupati Melawi ‘Panji.S.Sos Saat Menadatangani Surat Perjanjian./ foto : Jhon/Postkotapontianak.com
Bupati Melawi ‘Panji.S.Sos Saat Menadatangani Surat Perjanjian./ foto : Jhon/Postkotapontianak.com

POSTKOTAPONTIANAK.COM-MELAWI !! Kapolres Melawi  AKBP  Cornelis Simanjuntak Mangarahon, mengatakan kepada seluruh yang hadir dalam rapat koordinasi penangkalan kebakaran hutan dan perkebunan harus kita sama-sama peran aktip dalam penanganannya.

TNI dan Polri serta Pemerintahan maupun Pemda Melawi, untuk mencegah menanggulang kebakaran yang ada di Kabupaten Melawi ini harus kita sepakati bersama mulai dari tingkat Kecamatan, Perdesaan serta Rt dan Rw setempat.  Pasalnya di tahun 2015 di Kabupaten Melawi ini sempat ada kebakaran besar besaran di perusahan pekebunan kelapa sawit yang saya tidak sebut nama perusahaannya.Demikian disampaikan AKBP Cornelis.

Menurutnya,  beberapa lahan perusahaan yang ada di kabupaten Melawi, yang terbakar ada 2 (dua) titik seluas  dua puluh lima hetar, sedangkan  ke dua ada tujuh puluh lima hetar, kita bayangkan dalam seratus hetar sudah mengeluarkan asap yang sangat besar di kabupaten Melawi.

Serta beberapa sekolah yang libur dan kita juga merasakannya bagaimana terganggunya ketika kita kerja dan beraktivitas di kantor dan dimana-mana di wilayah kabupaten Melawi, ini terjadi dalam bulan Nopember yang lalu, ujar Cornelis.

” Saya selaku Kapolres Melawi, telah merintahkan kepada Kapolsek bekerja sama dengan Kecamatan agar apel siaga penangkalan kebakaran dan asap serta kerja sama dengan masyarakat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan perkebunan karena waktu itu anak sekolah benar-benar tidak bisa belajar dan mengajar dengan sampurna, maka saya tegaskan kepada seluruh TNI mau pun Polri harus bisa kerja sama dengan pihak pemerintah kabupaten setempat agar kita bisa sama sama untuk mencegah kebakaran Hutan Tahun kedepan ini,” jelasnya.

Kebakaran atau pembakaran  Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkan menjadi monster yang merusak kehidupan.

Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Adapun bagi yang pelaku pelanggaran maka akan dikenakan Sanksi Pidana

Dengan Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan, Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf d Setiap orang dilarang membakar hutan Pasal 78 ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ).

Dan Pasal 78 ayat (4), Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah ).

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69ayat (1) huruf  h, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, Pasal 108 , Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 ( Tiga Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 69 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Undang-undang No. 39, Tahun2014, Tentang Perkebunan Pasal 56 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, Pasal 108, Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 .” Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang ; dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain ; dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP, Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun./Jon/PKP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *