Aparat Diminta, Tindak Tegas Pelaku Pembabat Hutan Bakau (Mangrove) di Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! MEMPAWAH-Maraknya pembabatan hutan bakau(Mangrove)di Kecamatan Sungai Pinyuh khususnya, menjadi

Mangrove./Istimewa
Mangrove./Istimewa

sorotan masyarakat, puluhan hektar hutan bakau(Mangrove) mati akibat pembabatan aktivitas tersebut.

Setelah Tim LAKI dengan beberapa anggotanya, melakukan penyusuran, didapati bahwa pohon-pohon Bakau(Mangrove),pada lahan yang luasnya mencapai puluhan hektar tersebut mengering, dengan kondisi daun yang mulai berubah warna dari hijau menjadi menguning.Diduga penyebab matinya Tanaman bakau (Mangrove) ini karena kekurangan air asin akibatnya, terjadinya daya abrasi dan lebih parah lagi area tersebut telah berdiri usaha peternakan ayam potong. Iswandi sekretaris LAKI Kabupaten Mempawah mempertanyakan proses awal pembuatan perizinan tersebut.

Dikatakannya, titik hutan bakau (Mangrove) yang sebagian mati tersebut terletak sekitar, setengah kilometer dari Perkampungan warga. Sebelumnya hutan tersebut merupakan rawa tempat tumbuhnya, hutan Bakau (Mangrove) dengan kondisi yang cukup subur. Sudah jelas bahwa aktivitas yang dilakukan tanpa memandang dampak lingkungan terhadap hutan Bakau (Mangrove), yang ada disekitar lokasi tersebut.

Menurut Iswandi, apa yang dikatakan seorang warga Sungai Pinyuh bahwa aktivitas, pembabatan hutan bakau (mangrove) ini sudah lama terjadi, justru pihak berwenang terkesan tutup mata. Selian itu jelas kegiatan tersebut telah menyalahi izin kalau pun ada.

Hutan bakau (Mangrove), merupakan suatu sistim yang terdiri atas organisme (tumbuhan dan hewan). Adanya kesemarutan pengelolaan hutan Mangrove, antar instansi pemerintah seperti di jelaskan di Dalam UU No.23 tahun 1997. Tentang pengolahan, antara lain Kementrian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Kementrian Lingkungan Hidup, seperti Kementrian Kehutanan memandang hutan Mangrove dari perspektif kehutanan, disatu sisi Kementrian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyangkut sumber daya pesisir, juga dalam kaitannya termasuk Mangrove, ditambah dengan Kementrian Lingkungan Hidup, ikut mengklaim kewenangan, papar Iswandi

Lanjutnya, dimana Kerusakan Mangrove menjadi salah satu kritaria baku kerusakan ekosistim dan merupakan Instrumen pencegahan, pencemaran dan indikator. Yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya,di dalam suatu habitat Mangrove keanekaragaman Biodata yang hidup di hutan Mangrove, lumrah jika disebut sebagai lumbung pangan, karena hutan Mangrove menjadi tempat bernaung bagi ikan,udang dan kerang-kerang bernilai ekonomis tinggi.

Fungsi ekologi, sebagai daerah penyanggah atau filter akibat pengaruh daratan seperti Penahan sedimen melindungi pantai dari erosi,serta gelombang dan angin kencang.

Hal tersebut jelas diatur undang-undang yang terkait hutan bakau (Mangrove), antara lain UU No.41 / 1999 Tentang kehutanan,UU No.26 / 2007,tentang penataan ruang, UU No.27 / 2007 , tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,serta UU No.32 / 2009,tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jelas dia.

Tambahnya, jelas perlindungan yang terkuat dimuat di dalam undang-undang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah menempatkan hutan Mangrove sebagai sumber Daya pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 1 angka 4)dan terdapat ancaman pidana penjara dua hingga sepuluh tahun terhadap penebangan dan perusakan hutan Mangrove di pesisir.

Diharapkan katanya, Pemerintah harus tegas dalam menentukan kebijakan pengelola hutan Mangrove, di Indonesia kususnya Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten  Mempawah, sampai berita ini diturunkan belum dapat dimintai tanggapanya, terkait adanya pembabatan hutan mangrove di Sungai Pinyuh belum dapat dimintai konfirmasinya.

Sabtu, (28/3/2015), relis yang disampaikan ke radaksi Postkotapontianak.com dan “Media Patner” lainnya./di/PKP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *