Anggaran Tahun 2017, Entitas Harus Sampaikan LKPD Tepat Waktu

POSTKOTAPONTIANAK.COM

(Pontianak) – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerinth Daerah (LKPD) Tahun 2016 Kepada Lima Kabupaten / Kota di Wilayah Kalbar, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor BPK Perwakilan Kalbar pada Rabu (12/7/2017).

Dirinya memaparkan, LKPD merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan.

“Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah dan Prinsip akutansi yang umum lainnya,” papar dia.

Dirinya mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK menyampaikan tiga buah buku laporan yang diantaranya memuat, Laporan hasil Pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan, kemudian laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap kelima entitas, terdapat satu entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan empat entitas masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Entitas yang mendapatkan WTP tersebut adalah Kabupaten Landak. Sedangkan empat entitas lain opininya masih WDP yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Bengkawang, Melawi, dan Kayong Utara. Sebagai bentuk apresiasi BPK memberikan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Aziz, MA kepada Pemda yang memperoeh opini WTP,” ungkap dia.

Dirinya menilai, opini WTP tersebut, tidak berarti tidak ada masalah dalam pengelolaan laporan keuangan. Pengelolaan aset Pemda yang belum memadai masih terjadi, dan juga masih terdapat kesalahan dalam penganggaran, walaupun nilainya masih di bawah batas rata-rata nilai materalitas yang telah di tentukan.

“Begitupula dengan entitas yang mendapatkan WDP. Permasalahan – Permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah masalah pengelolaan aset daerah yang belum memadai, antara lain aset tetap ynag masih belum ada nilai perolehannya, aset yang pencatatannya di gabungkan pada saat perolehannya untuk beberapa item aset, dilain pihak masih juga ada pencatatan aset terutama dari hasil rehab atas aset, yang pencatatannya dipisahkan dari aset perolehan awalnya. Dan pada entitas masih ditemukan permasalahan aset yang tidak dapat diketahui dan ditelusuri keberadaannya dan aset – aset rusak masih tercatat dalam daftar aser tetap, serta perhitungan penyusutan beserta akumulasinya yang belum sesuai ketentuan yang tidak dapat diusulkan koreksinya kerana nilai serta informasi aset yang belum jelas.

Dirinya menerangkan, selain permasalahan aset, permasalahan lain yang hampir sama ditiap entitas adalah permasalahan pengelolaan Dana BOS dan Dana sejenisnya yang disalurkan melalui provinsi, yang dialurkan langsung ke sekolah negeri milik Pemda.

Khusus penggunaannya harus dijabarkan dalam rincian beban – beban dan penggunaan dana tersebut atau menyajikannya secara global belum di rinci ke masing – masing bebannya. Apabila pengelolaan dana-dana bantuan yang langsung diterima oleh sekolah tersebut, tidak disajikan sesuai SAP.

Sesuai dengan interpretasi pernyataan standar Akutansi Pemerintaha (IPSAP), penerimaan dan penggunaan dana, aset tetap yang dihasilkan dan saldo dana yang masih tersisa tersebut harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Khusus penggunaannya harus dijabarkan dalam rincian beban – beban dan penggunaan dana tersebut atau menyajikannya secara global belum di rinci ke masing – masing bebannya. Apabila pengelolaan dana-dana bantuan yang langsung diterima oleh sekolah tersebut, tidak disajikan sesuai SAP maka karena nilai material akan berdampak terhadap opini yang diberikan oleh BPK.

Sedangkan untuk permasalahan kepatuhan terhadap perundang – undangan antaralain masih terjadi kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran atas kegiatan, pengelolaan pajak dan retribsi yang belum sesuai dengan ketentuan serta pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial serta dana desa yang belum sesuai ketentuan.

Dirinya mengingatkan, untuk tahun 2017, seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) tahun 2016 yang mulai berlaku tahun 2017 dan serah terima personil, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten / Kota ke Provinsi, maka perlu dilakukan Verifikasi dan validasi secara akuran dan cermat.

“LPH atas LKPD tahun anggaran 2016 ini, untuk tindak lanjutnya agarb dimasukan kedalam Sistem Informasi, Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang sudah di sosialisasikan oleh BPK sebelumnya, kepada masing – masing Pemda. Dan Terakhir, agar kelima entitas tersebut untuk anggaran tahun 2017 dapat menyampaikan LKPD tepat waktu, sehingga pemeriksaan bisa dilaksanakan secara serempak dan dapat diselesaikantuntas pada semester pertama,” pungkasnya.

(Viky)

Foto Dra. Ida Sundari, M.M, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalimantan Barat / Viky / POSTKOTAPONTIANAK.