ANEHNYA, PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010, SETELAH 8 TAHUN BARU DİAPLİKASİKAN KE PKL

MEMPAWAH – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di kawasan Terminal Bus Mempawah mengaku banyaknya kejanggalan dari penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Restoran, yang dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak sebesar 10 persen kepada para PKL.

Gusti Usman. /foto Hg.

Salah satunya soal waktu atau masa pemberlakuan pengenaan pajak. Para PKL mempertanyakan mengapa setelah 8 tahun Perda tersebut di “ketok palu”, baru dilaksanakan pada Agustus 2018? Selain itu, penerapan pajak ke para PKL ini pun terkesan tergesa-gesa.

“Sosialisasi tanggal 26 Juli, dan harus dilaksanakan mulai pada tanggal 1 Agustus. Sekitar 4 hari. Jadi tak lama sosialisasi, mereka sudah langsung tempel banner, baliho di papan nama (brand),” kata Gusti Usman, salah satu perwakilan PKL, usai beraudiensi dengan pihak Komisi A DPRD Mempawah, Selasa (28/08/2018).

Tak hanya PKL yang kaget, pelanggan atau konsumen, kata Usman, turut banyak yang mempertanyakan terkait pengumuman pengenaan pajak 10 persen yang tertera di baliho tersebut. BACA JUGA BERITA  http://WARTAJURNALIS.COM

“Jadi untuk sementara kita jangan melaksanakan dulu, karena kita kepingin mengadukan nasib kita dulu ke DPRD, kita tinggal mendengar keputusan dari DPRD bagaimanan tindak lanjutnya,” katanya.

Usman mengaku, jika pajak 10 persen tersebut langsung dikenakan kepada setiap pelanggan yang makan, maka akan sangat berdampak pada kelangsungan bisnis mereka.

“Sekarang ini, belum kita terapkan, tapi hanya dipasang baliho itu sudah luar biasa, apalagi kalau sempat kita terapkan. Walaupun itu pajak ke konsumen, tapi efeknya luar biasa. itu yang kita khawatirkan,” katanya.

Bersama empat orang perwakilan PKL lainnya, Usman menyatakan pihaknya akan sabar menunggu apapun yang akan menjadi keputusan dari hasil rapat kerja antara Komisi A dengan instansi terkait.

“Katanya besok, kemungkinan lusa sudah ada beritanya kepada kita, tinggal kita tunggu dalam waktu 2-3 hari Inilah. Kalau lama, kita follow up lagi,” katanya.

Dengan kata lain Usman menegaskan, bahwa sebelum adanya keputusan yang “win-win solution” tersebut, para PKL kuliner di kawasan Terminal Bus Mempawah tidak akan menerapkan pajak 10 persen kepada konsumen.

“Selama belum ada keputusan, PKL tidak akan mengenakan pajak 10 persen kepada konsumen,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Mempawah, Herman AP menyampaikan memang dalam penyusunan Perda nomor 6 tahun 2010, pihak eksekutif dan legislatif tidak melibatkan para PKL. Hal itu lantaran, Perda tersebut merupakan aturan turunan dari UU tentang Pajak dan Retribusi yang secara otomatis harus diikuti oleh pemerintah daerah.

“Bukan soal melibatkan atau tidak, tapi karena itu sudah ada rujukan-rujukannya. Tapi itu secara umum, yang lebih spesifik harus dibuat dalam Perbup, misalnya berapa tarifnya, termasuk lah siapa objek wajib pajaknya. Tapi PKL ini bukan yang terkena pajak restoran dan rumah makan,” katanya.

Disinggung soal lamanya penerapan serta pemberian sosialisasi yang cukup singkat dari dinas terkait, Herman menilai, jika memang PKL benar termasuk dalam kategori wajib pajak, maka pemerintah diakui cukup lamban dalam melakukan eksekusi.

“Seharusnya ada Perbup langsung lah sosialisasi, itulah tugas pemerintah. Sebenarnya apabila sudah di-Perda-kan dan masuk dalam lembaran daerah, itu sudah bisa dilakukan (teknis melalui Perbup),” katanya.

Namun disisi lain, Herman menilai jika sesuai nomenklatur Perda, yakni pengenaan pajak terhadap restoran dan sejenis, sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja, pengenaan pajak PKL yang baru dimulai.

“Idealnya penerapan Perda tergantung kebutuhan, ada juga yang satu tahun (sosialisasi dulu), karena mengingat dan lain sebagianya. Tapi kalau untuk restoran dan rumah makan mungkin sudah, tapi untuk PKL ini yang baru,” katanya./rls – HG.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *