Ancoreee…. Proyek Pemerintah (Kabarnya) Dikuasai Anggota Dewan??

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! SEKADAU-Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau kembali disorot. Kali ini bukan pasal kunjungan kerja atau studi banding atau konsultasi atau apalah namanya. Juga

ILUSTRASI
ILUSTRASI

tak ada sangkut pautnya dengan kinerja wakil kita-kita di pemerintahan itu. Yang pasti, para kontraktor lokal yang selama ini menjadi rekanan pemerintah dalam mengerjakan proyek fisik dibuat pusing. Apa sebab?

Senin (23/3/2015) sore , beberapa orang kontraktor yang tergabung dalam tiga (3) Asosiasi berbeda yakni Askopindo, Gapensi dan Aspekindo mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.

Awalnya, para kontraktor ini ingin mengadakan audiensi dengan kepala Dinas PU.

Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Tak patah arang, rombongan beranjak menuju ruangan kerja kepala bidang Cipta Karya.

Setibanya, para kontraktor ini diterima dengan baik oleh Kabid Cipta Karya, Frans Dawal. Dari pertemuan ini, perbincangan pun mengalir. Topik utama pertemuan itu berkaitan dengan nasib dapur para kontraktor lokal.

Yang menjadi masalah bagi sebagian besar kontraktor lokal di Sekadau adalah sulitnya mendapatkan proyek pemerintah di tahun anggaran 2015 ini. Tak hanya proyek yang harus melalui mekanisme pelelangan, bahkan untuk proyek kecil yang melalui proses penunjukan langsung (PL) sekalipun susah.

Contohnya saja di Dinas PU dan Pertambangan. Di Dinas ini, proyek konstruksi yang nilainya dibawah 200 juta rupiah alias proyek PL jumlahnya mencapai lebih dari 200 buah yang terbagi dalam beberapa bidang pekerjaan.

“ Kedatangan kami ke dinas PU untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan proyek PL seperti tidak bisa diganggu,” ujar Linus Markus, ketua Askopindo Kabupaten Sekadau usai pertemuan.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya masing-masing kontraktor masih relatif mudah mendapatkan sekedar proyek PL, tahun ini rupanya berbanding terbalik. Setiap datang menemui pejabat pembuat komitmen di masing-masing bidang, jawaban yang diterima rata-rata berbau penolakan. Para pejabat pembuat komitmen ini bukannya enggan membagikan proyek PL kepada kontraktor yang datang, namun mereka punya alasan tersendiri.

Dari 200 lebih paket PL yang ada di Dinas PU, hampir semuanya merupakan proyek yang berasal dari aspirasi anggota DPRD. Kalau judulnya aspirasi, otomatis para pejabat di dinas tidak berani mengotak-atik karena yang berhak mengatur adalah anggota dewan yang mengusulkan aspirasi tersebut.

“ Memang tadi pak Kabid-nya tidak bilang kalau alasannya  proyek aspirasi. Tapi kabar yang beredar memang begitu yang kami dengar,” tutur Linus.

Kabar ini memang belum dapat diverifikasi lebih lanjut kebenarannya. Yang jelas, jika memang begitu adanya, reputasi anggota-anggota DPRD Sekadau bakal diragukan. Maksudnya, tujuan mereka menjadi anggota DPRD apakah betul-betul untuk memperjuangkan kepentingan konstituen atau memperjuangkan dompet masing-masing. Karena masih menurut isu yang beredar proyek yang bersumber dari aspirasi anggota dewan juga dikerjakan sendiri oleh anggota dewan yang bersangkutan.

“Wah, ancore kalau begitu. Kalau mereka hanya memperjuangkan aspirasi tapi tidak terjun langsung mengerjakan proyek tersebut sih tidak jadi masalah kali ya. Tapi kalau mereja (anggota dewan) juga yang kerja, patut dipertanyakan orientasi jadi anggota dewan,” celetuk Ujang, warga Sekadau menyambut isu ini.

Sekedar informasi, sebelum APBD disahkan, ada beberapa mekanisme penyusunan anggaran yang harus dilewati seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh eksekutif dengan DPRD. KUA dan PPAS menjadi embrio bagi penjabaran anggaran yang dituangkan dalam dokumen APBD.

Pokok-pokok pikiran DPRD atau yang beken disebut aspirasi merupakan usulan dari masing-masing anggota dewan dari hasil reses atau kunjungan kerja menemui konstituen masing-masing maupun lewat forum Musrenbang.

Lewat aspirasi inilah para anggota dewan memperjuangkan suara atau kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Jadi, layak atau tidaknya seorang atau beberapa orang oknum legislator terjun langsung menangani proyek pemerintah, silahkan nilai sendiri./Yahya/PKP

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *