Ahok Geram Kemendagri Salah Tentukan Besaran APBD

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram. Sebab, Kementerian Dalam Negeri telah salah menafsirkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pak Dirjen (Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek) menafsirkan pasal dan undang-undang itu, pagu

Ahok. (Foto:Furqy/Radar Indonesia News)
Ahok. (Foto:Furqy/Radar Indonesia News)

anggaran tahun lalu diubah menjadi pagu belanja,” ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 10 April 2015.

Ahok tidak mau menerima penafsiran seperti itu. Jika menuruti tafsiran Kemendagri, Pemprov DKI berarti hanya memiliki besaran APBD tahun 2015 sebesar Rp63 triliun, sesuai pagu anggaran belanja di APBDP DKI tahun 2014.

“Kalau Anda bilang kita hanya pakai pagu anggaran belanja sebesar Rp63 triliun, itu artinya sama saja Anda (Menteri Dalam Negeri) sudah mau bikin DKI punya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Rp9 triliun,” kata Ahok.

Hal itu dikatakan Ahok tentu saja akan sangat merugikan DKI. Pemprov DKI sendiri, kata Ahok, merancang APBD tahun 2015 berdasarkan pagu anggaran total APBDP DKI tahun 2014 sebesar Rp72,08 triliun.

Salah satu anggaran yang harus terpangkas bila DKI menggunakan besaran APBD sebesar Rp63 triliun adalah pos belanja PMP atau Penerimaan Modal Pemerintah untuk disalurkan ke beberapa BUMD milik Pemprov DKI.

Untuk menghindari hal seperti itu terjadi, Ahok telah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendatangi langsung Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di kantornya guna melakukan klarifikasi.

Tim yang dikirim Ahok terdiri dari, Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati dan Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono.

Selain itu, Ahok sudah melayangkan protes secara lisan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Tumenggung atas masalah ini melalui telepon. Yuswandi, kata Ahok, sudah berjanji untuk menyelesaikan masalah ini.

Hal ini mengakibatkan penandatangan persetujuan Pergub APBD DKI tahun 2015 yang sedianya akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada hari ini menjadi tertunda. Kemendagri, kata Ahok, perlu kembali menyesuaikan terhadap rancangan Pergub sebelum memberi persetujuan.

“Baru Senin (13 April 2015) APBD DKI tahun 2015 mau ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Senin APBD kita sudah bisa kita ambil,” jelas Ahok. (ase)/(vv)/R-I

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *