3 Orang Pejabat PNPM Kec. Kubu Tersandung Korupsi Dana SPP

( Foto : Ilustrasi )

MEMPAWAH – Polres Mempawah serahkan berkas tiga tersangka dan sejumlah barang bukti kasus korupsi dan PNPM Kecamatan Kubu Kabupaten Mempawah ke Kejaksaan negeri Mempawah.

Ketiga tersangka yang diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Mempawah, Hary Wibisono, SH, MH itu yakni IS selaku Ketua PNPM Kecamatan Kubu, SU yang juga Ketua Badan Pengawas serta NA sebagai Bendahara UPK PNPM.
Ketiganya dijerat dengan pasal 3 dan pasal 8 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun dan minimal 3 tahun.
Kasus dugaan korupsi program PNPM Kecamatan Kubu ini terjadi pada tahun 2010-2011. Saat itu, para pengurus mendapatkan kucuran dana Rp 3 milyar yang bersumber dari APBN dan APBD,” terang Kapolres Mempawah, AKBP Didik Dwi Santoso, S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP Denny Satria, S.Pd, MH Minggu (15/10/2017).

Ia mengatakan dana PNPM ini disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) senilai Rp 285 juta, pembangunan fisik senilai Rp. 2.565.000.000, operasional tim pengelola kegiatan Rp 90 juta dan operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp 60 juta.

“Dalam prakteknya, dana PNPM ini tidak disalurkan dengan baik sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Modusnya, para tersangka memfiktifkan kelompok SPP di beberapa desa di Kecamatan Kubu dan tidak mencatat setoran yang masuk dari kelompok SPP kedalam pada program PNPM-MPd,” ujarnya.

Dugaan penyimpangan itu pun terendus oleh tim Fasilitator Kabupaten (Faskab). Sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap para pengurus dan didapati penyimpanan laporan keuangan pada UPK Kecamatan Kubu. Dari pemeriksaan saksi dan dokumen program, maka para pengurus program ini diduga telah melakukan penyimpangan keuangan negara untuk kepentingan pribadi.
“Tersangka IS selaku Ketua program PNPM dan SU selaku Ketua Badan Pengawas terlibat dalam pemiktifan anggaran SPP. Begitu pun dengan tersangka NA yang menerima setoran dari kelompok SPP namun tidak dimasukan ke dalam kas PNPM sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Bahkan, imbuh Denny, dari hasil pemeriksaan audit keuangan yang dilakukan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam surat nomor : SR-646/PW14/5/2015 membuktikan adanya dugaan kerugiaan negara dalam program SPP dari BLM PNPM-MPd Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 323.406.000.

“Kerugian negara tersebut terdiri dari anggaran SPP yang diterima pengurus UPK tetapi tidak disetorkan dan dibukukan ke kas UPK sebesar Rp 34.380.000. Kemudian, pengembalian uang yang dipertanggungjawabkan sebagai kelompok SPP fiktif sebesar Rp 240 juta,” ujarnya.

“Dugaan kerugian lainnya berasal dari pengembalian uang yang dipertanggungjawabkan sebagai pinjaman salah satu kelompok SPP untuk mengakomodir pinjaman pengurus PNPM Kecamatan Kubu sebesar Rp 39.026.000 serta penggunaan sebagian dana SPP yang disalurkan kepada salah satu kelompok SPP unuk pengurus PNPM Kecamatan Kubu sebesar Rp 89.522.000,” sebutnya merinci.
Dalam proses hukum kasus tersebut, lanjut Kasat, para tersangka melakukan pengembalian kerugian negara dalam program PNPM Kecamatan Kubu tahun 2010-2011 tersebut. Yakni, tersangka IS mengembalikan Rp 40.500.000 dan tersangka NA mengembalikan Rp 29.022.000. Sehingga sisa dana yang belum disetorkan dalam kasus tersebut mencapai Rp 233.884.000,-.

Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 3 dan pasal 8 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun dan minimal 3 tahun,” pungkasnya.

Usai diserahkan kepada Kejari Mempawah, ketiga tersangka langsung dititipkan ke LP Tipikor Pontianak hingga menunggu jadwal persidangan dan proses hukum lebih lanjut dalma kasus dugaan korupsi dana PNPM Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya tahun 2010-2011 itu.(har LN)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *