14 Tenaga Honorer Dinas Pengairan Sidoarjo Terancam Dirumahkan Tanpa Pesangon

Gambar dan salinan daftar tenaga honorer./dok:sjn/sn
Gambar dan salinan daftar tenaga honorer./dok:sjn/sn

PROBOLINGGO-Ini adalah gambar dan salinan daftar tenaga honorer (kontrak) di Dinas Pengairan Kabupataen Sidoarjo Jawa Timur yang sampai sekarang nasibnya belum jelas apakah akan terangkat sebagai PNS atau tidak. Seperti yang telah di beritakan sebelumnya oleh Suara Jatim Post mengenai nasib Mulyadi Tenaga Honore di UPTD Dinas Pengairan Porong.

Mengabdi selama puluhan tahun tentunya bukan waktu yang pendek, namun nasibnya kini malah terancam di pihak oleh dinas terkait dengan alasan penyegaran tenaga sumber daya manusia baru. Hal inilah yang menjadi pertentangan beberapa tenaga honorer yang memang dalam memperjuangkan nasibnya.

Berdasarkan wawancara langsung di lapangan wartawan “Suara Jatimpost”, Jumat (03/04/2015), saat di temui di rumahnya satu dari 18 orang tenaga honorer sudah di PHK kemarin hari Kamis (02/04/2015), tanpa apresiasi dan pesangon, hal ini juga yang membuat beberapa tenaga honorer menjadi terancam kehilangan pekerjaan sedangkan rata-rata dari mereka masih mempunyai tanggungan untuk menghidupi keluarga dan, pekerjaan inilah satu satunya mata pencaharian mereka.

Perjuangan belum berakhir itulah yang terucap dari Mulyadi yang menjadi koordinator tenaga honorer di Sidoarjo untuk menyemangati teman-teman senasib agar tetap kuat untuk menghadapi masalah ini. Semoga ada pertolongan dan kepedulian dari pemerintah mengenai nasibnya kini, kordinator masih menuding bahwa PP48 TAHUN 2005 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS), sangat merugikan para tenaga honorer di Kabupaten Sidoarjo.

Terkait PP48 TAHUN 2005 dan PP 43 Tahun 2007 dan di hapusnya PP 31, nasib tenaga honorer menjadi terlantar dan perparah lagi tidak adanya pemimpin yang perduli dengan permasalahan di daerah-daerah di seluruh tanah air di Indonesia. Dengan PP 48 usia 46 tahun ke bawah di angkat PNS tanpa tes walaupaun pengabdian baru satu tahun lebih, dan PP 43 mengenai Sekretaris Desa seluruh Indonesia yang di angkat di usia 51 tahun.

“ Tetapi pengabdian di instansi pemerintah di anak tirikan, yang usia 46 tahun ke atas dan pengabdian rata rata di atas 20 tahun apakah ini adil dan bijaksana ? Akibat hal ini asapun menghampiri kami semua mas kemarin rekan saya yang sudah di PHK, menangis nangis di depan saya mengadukan nasibnya sangat di lema karena saya pun tidak bisa tidak jadi masalah” ungkap Mulyadi.

Kalaupun memang tidak bisa terangkat sebagai pegawai negeri setidaknya saya dan teman teman di pekerjakan sampai mati. Begitulah penuturan bapak Mulyadi, dan saya akan terus melawan sampai kapanpun saya tidak rela bila di PHK, semoga para pejabat ada yang mendengarkan aspirasi saya, siapa pun dia yang penting perduli kepada kami. demikian suarajatimpost mengabarkan. (Anam J)/SJP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *